oleh Dyah Megasari, Astri Karina Bangun, | 07 February 2012
JAKARTA. Meski bisnis
gadai emas makin menjamur, Bank Indonesia (BI) belum berniat membuat
aturan main yang tegas untuk bisnis ini, dalam artian belum tertuang
dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Otoritas perbankan beralasan
bisnis gadai emas belum terlalu besar dalam industri syariah. Oleh sebab
itu, BI hanya ingin bank mengatur Standar Operasional Procedure (SOP).
Mulya Effendi Siregar, Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI
mengungkapkan, dalam menetapkan SOP, BI akan berpatokan pada tiga pilar
ukuran. Pertama, pembatasan rasio loan to value (LTV) atau rasio nilai
barang terhadap utang maksimal 80%. Kedua, portofolio gadai emas tak
boleh lebih dari 10% dari total akad qardh. Ketiga, bank harus
memastikan tidak ada praktek gadai berulang-ulang.
BI juga meminta bank syariah mematuhi ketentuan lain di bisnis ini. Misalnya, tidak lagi menggunakan
brand
gadai emas. Pertimbangannya, istilah gadai sudah identik dengan produk
Perum Pegadaian. Jika tetap menggunakan nama itu, Perum Pegadaian akan
merugi karena nasabah lebih memilih bank yang bisa memberikan marginnya
tentu lebih murah.
Mulya khawatir, bank atau unit usaha syariah yang terlalu besar
portofolio gadai emasnya bakal kesulitan jika suatu saat harus membayar
deposan yang ingin menarik dananya. Mereka akhirnya memiliki dana tidak
likuid terlalu banyak karena lebih banyak menerima emas. Sementara, dana
masyarakat yang terhimpun telah disalurkan dalam pembiayaan emas. “Ini
berbahaya. Potensi risiko
mismatch pada manajemen likuiditas
bank akan menjadi besar. Siapa deposan yang mau dibayar dengan emas
kalau harganya lagi turun,” tutur Mulya.
Tinggal kita kaji kembali apakah aturan yang ada sudah cukup atau perlu penguatan lebih lanjut.
- Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah -
Sementara itu, Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah menegaskan, BI masih
mengkaji aturan baru untuk bank syariah. Pengkajiannya tentang kekuatan
manajemen risiko bank-bank, terutama bank syariah termasuk Unit Usaha
Syariah (UUS). Ketentuan umum pengelolaan produk sebenarnya sudah ada.
“Tinggal kita kaji kembali apakah aturan yang ada sudah cukup atau perlu
penguatan lebih lanjut,” tutur Halim. Semula, BI berupaya di akhir 2011
sudah ada aturan yang jelas mengenai skema gadai emas dengan berbagai
produk turunannya.
Namun, hingga awal 2012, aturan itu belum kunjung keluar. "Tunggu
dulu, BI, industri bank syariah dan DSN akan menggelar pertemuan antara
19-20 Januari. Semoga semua aturan tersebut akan jelas," terang Wakil
Ketua Dewan Syariah Nasional Adiwarman A Karim.
BI sendiri menentukan tenggat penyerahan
standard operating procedure
(SOP) gadai emas bank syariah September 2011. BI hanya memberikan
toleransi 1 bulan keterlambatan penyerahan SOP tersebut yaitu sampai
Oktober 2011. Sejumlah pelaku industri pun mengaku telah menyampaikan
SOP-nya kepada BI.
Dari 34 bank syariah dan unit usaha syariah yang beroperasi di
Indonesia memang hanya ada delapan bank syariah yang menawarkan gadai
emas dan produk lain berbasis emas. Mereka adalah PT Bank Syariah
Mandiri (BSM), PT BRI Syariah (BRIS), PT BNI Syariah, PT Bank CIMB
Niaga Syariah, PT Bank Mega Syariah (BMS), PT Bank Bukopin Syariah, PT
Bank Danamon Syariah, dan PT BJB Syariah.
Celakanya dari hasil evaluasi sejumlah SOP, menurut penilaian Bank
Indonesia hanya ada dua bank syariah yang memenuhi ekspektasi.
Selebihnya belum sesuai standar yang diinginkan bank sentral. "Mereka
harus menyesuaikan SOP lagi," ujar Mulya. Tapi entah kenapa, BI sama
sekali enggan membeberkan nama-nama bank yang belum memenuhi standar
tersebut. BI juga tidak melarang bank-bank menjalankan bisnis gadai emas
walau tidak memenuhi standard.
Tidak tegasnya bank sentral mengatur bisnis gadai ini, membuat
beberapa bank memanfaatkannya dengan tetap bermain di celah peraturan
yang ada. "Memang BI sudah mengatur batasan-batasan bisnis itu. Tapi
kalau bisa, kami mohon jangan dibatasi karena bank sudah menghitung
risikonya. Jadi selama masih bisa digenjot, akan kami genjot," terang
Yane Rosiani, Kepala Divisi Funding Bank Jawa Barat Banten Syariah
(BJBS).
Pada kenyataannya, ketika Kontan melakukan reportase pada bulan
November 2011, hampir semua bank menawarkan pembiayaan gadai 90% dari
nilai taksir harga emas. "Tapi, asal tahu saja, nilai taksir tersebut
jauh di bawah harga pasar. Hampir semua bank menerapkan harga taksiran
tersebut hanya 80% dari harga pasaran," elak Yane. Ia mengklaim, nasabah
memerlukan
gimmick yang menarik misalnya dengan melihat nilai pembiayaan yang tinggi.
Apalagi, saat ini bisnis gadai emas antar bank syariah semakin ketat.
"Kami harus bisa memberikan pilihan yang menarik," beber Yane. Saat
ini, portfolio gadai emas di BJB Syariah hampir 15%.
Bahkan larangan BI yang tidak memperbolehkan gadai yang
berlipat-lipat secara terang-terangan masih dilakukan bank. Salah
satunya adalah di BRI Syariah yang mengenalkan pada nasabahnya istilah
"Berkebun Emas". Memang, karyawan BRI Syariah tersebut berulang-kali
mengingatkan nasabahnya agar berhati-hati jika ingin melakukan investasi
ini.
Bisnis gadai emas pun di tangani secara khusus. Berdasarkan
pengamatan Kontan, tak sembarang Costumer Services (CS) yang menangani
hal ini. Ada beberapa "orang khusus" yang sangat lihai mengenalkan
istilah berkebun emas.
Aturan harus dibuat lebih rinci karena
fenomena yang berkembang di bank syariah bukanlah gadai emas, melainkan
pengadaan emas yang sifatnya spekulasi.
- Kepala Unit Usaha Syariah (UUS) Danamon Syariah, D. Prayudha Moelyo -
BI sebetulnya bisa memperketat aturan dan membuatnya dengan lebih
rinci. Menurut Kepala Unit Usaha Syariah (UUS) Danamon Syariah, D.
Prayudha Moelyo ada beberapa hal yang harus dibenahi, di antaranya,
pembatasan portfolio pembiayaan emas, lamanya tenor gadai, dan rasio
loan to value.
“Aturan harus dibuat lebih rinci karena fenomena yang berkembang di
bank syariah bukanlah gadai emas, melainkan pengadaan emas yang sifatnya
spekulasi. Jika niatnya sudah investasi, hal itu tidak sesuai lagi
dengan prinsip gadai syariah,” terang Prayudha.
Untuk lamanya tenor gadai, Prayudha menilai sebaiknya dibuat maksimal
satu tahun. Saat ini, hampir semua bank menetapkan jatuh tempo dalam
waktu empat bulan.
Selain itu BI juga seharusnya bisa memperkecil rasio Loan To Value
(LTV) atau rasio utang terhadap nilai barang, dari yang saat ini di
pasar sebesar 80%-90% menjadi 60%-70%. Keempat, perjalanan akad sesuai
dengan ketentuan yaitu sesuai dengan prinsip gadai bukan investasi emas
apalagi spekulasi.
Beberapa bank mengaku akan terus membenahi bisnis ini sesuai dengan
SOP BI. Bambang Widjanarko Direktur Bisnis BNI Syariah menuturkan mereka
sudah membatasi gadai emas tidak lebih dari 20% dari total portofolio
pembiayaan. "Kami akan perbesar pembiayaan konsumen dan produktif
dibanding gadai emas," terang Bambang.
Sedangkan BSM menambahkan SOP sendiri untuk mengamankan
likuiditasnya. Misalnya, BSM memperbesar penyisihan piutang aktiva
produktif (PPAP) setiap kali melakukan gadai emas. "Jadi selain LTV yang
kami sisihkan 10%, kami juga mengalokasikan untuk cadangan operasional
sebesar 5% dari revenue kita," kata Direktur BSM Hanawijaya. Ia yakin,
amunisi tambahan ini bermanfaat sebagai antisipasi jika bisnis emas
menurun.
BRIS juga menetapkan cadangan sekitar 30% dari harga emas di pasar.
Sementara Danamon Syariah menetapkan harga taksiran emas sendiri yang
lebih rendah dari harga pasar. Harga tersebut belum termasuk LTV yang
ditetapkan Danamon sebesar 70%.
pembatasan gadai emas lantaran BI menangkap tendensi penggelembungan (bubble) di produk gadai emas.
